DPR Tak Perlu Kebakaran Jenggot

Dahlan Diminta Lapor Badan Kehormatan

JAKARTA - Sikap tegas Menteri BUMN Dahlan Iskan yang meminta jajarannya menolak ajakan permainan anggaran oleh oknum DPR direspons positif banyak pihak. Sebaliknya, sikap anggota DPR yang merasa kebakaran jenggot atas hal tersebut menuai banyak kritik.

Koordinator Investigasi Seknas Fitra (Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran) Uchok Sky Khadafi menilai, anggota DPR seharusnya tidak perlu sampai kebakaran jenggot atas laporan maupun pernyataan Dahlan. Menurut dia, seharusnya pernyataan mantan Dirut PLN itu dijadikan cambuk untuk memperbaiki kinerja dewan.

''Anggota DPR sebenarnya bisa tinggal bilang sama pemerintah, ayo sesama bus kota jangan saling mendahului,'' kata Uchok.

Dia menyatakan, pengetahuan publik tentang adanya oknum-oknum DPR yang ''nakal'' sudah sangat umum. Namun, imbuh dia, oknum-oknum di BUMN juga tidak berarti semata-mata menjadi korban. Menurut Uchok, tidak sedikit pula oknum pejabat BUMN maupun pemerintahan yang juga terus mengeruk perusahaan negara tersebut.

''Seharusnya, dengan adanya surat edaran, DPR lebih ketat mengawasi. Tidak hanya terhadap anggotanya, tapi juga pada pemerintah. Ini kok malah memperlihatkan kebakaran jenggotnya,'' ujarnya.

Pengamat politik Universitas Indonesia Boni Hargens meyakini pola meminta jatah proyek oleh sejumlah oknum DPR telah berlangsung lama. Karena itu, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diminta bersikap tegas dan harus segera menindaklanjuti hal tersebut. ''Pola meminta jatah itu praktik lama. Bukannya di Indonesia hal seperti itu sudah berlangsung lama. Ini karena kepentingan partai. Mereka (oknum DPR, Red) harus setor soalnya,'' ujarnya kepada JPNN kemarin.

Praktik meminta jatah itu, menurut Boni, sangat sulit diberantas tanpa adanya hukum yang baik. Dia bahkan menilai, tidak ada cara yang lebih tepat selain lewat hukum. Karena itu, dia meminta KPK segera bergerak. Bila perlu, Sekretaris Kabinet Dipo Alam segera dipanggil untuk menjelaskan apakah memang benar ada SMS tersebut dan hal-hal apa yang melatarbelakanginya.

''Sebab, untuk memberantasnya, hanya dapat dilakukan dengan penerapan sistem hukum yang kuat. Tidak ada mekanisme lain,'' tegasnya.

Sebagaimana diberitakan, terjadi ketegangan antara Menteri BUMN Dahlan Iskan dan DPR terkait munculnya dugaan adanya oknum DPR yang memeras BUMN. Dahlan menginstruksi jajarannya untuk menolak hal tersebut.

Sikap itu dilakukan sebagai respons atas surat edaran (SE) Menteri Sekretaris Kabinet Dipo Alam yang berkaitan dengan pengawalan APBN 2013-2014 dengan mencegah praktik kongkalikong. Surat tersebut ditujukan kepada para menteri serta pimpinan lembaga pemerintah nonkementerian.

Sementara itu, Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan mengungkapkan, perbuatan anggota dewan yang meminta ''jatah'' tersebut jelas merupakan pelanggaran kode etik. Karena itu, dia mengajak Dahlan untuk melapor ke Badan Kehormatan (BK) DPR. ''Kami dukung. Kebetulan, saya menjadi koordinator pimpinan (DPR) bidang badan kehormatan, jadi langsung saja sesuai dengan mekanisme tatib DPR,'' katanya.

Menurut Taufik, hal tersebut akan jauh lebih baik daripada berpolemik soal keberadaan surat atau lainnya. Asalkan ada bukti yang jelas, dia menjamin laporan itu pasti ditindaklanjuti. ''Intinya, tinggal langsung tunjuk hidung, sehingga bisa kami salurkan ke mekanisme pengaduan masyarakat,'' tegasnya.

Hanya, dia menambahkan, kesiapan DPR memproses anggota nakal itu juga harus seiring dengan komitmen yang sama dari pemerintah. Sebab, menurut dia, kalau benar ada kongkalikong, hampir bisa dipastikan ada komunikasi dua arah. Artinya, ada pula oknum pemerintah yang terlibat. ''Menurut saya, juga tidak boleh hanya dari DPR-nya,'' ujar Sekjen DPP PAN tersebut.

Seharusnya anggota DPR menyambut dengan senang hati informasi Dahlan tentang BUMN yang selalu memberikan upeti maupun surat edaran yang dipublikasikan itu. (dyn/gir/jpnn/c5/agm/nw)

Sumber: Jawa Pos